Jakarta - GABUNGAN Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyoroti langkah pemerintah dalam menciptakan pusat ekonomi baru melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) melalui jalur kemitraan. Menurut Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, program ini melibatkan perusahaan mitra sebagai inti dan petani pekebun sebagai plasma, dimulai sejak 1980-an dengan pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) dan dilanjutkan dengan Pola Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans) serta Pola Kredit Koperasi Primer untuk Para Anggota (PIR-KKPA). Kemudian, program PSR atau replanting diperkenalkan untuk mengganti pohon sawit yang tua dan rusak dengan tanaman yang bersertifikat.

Dalam pelaksanaan program PSR, petani kelapa sawit diberikan bantuan dana senilai Rp30 juta per hektarenya sebagai modal untuk melakukan peremajaan sawit. Dana ini dialokasikan melalui badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDP-KS). Pendanaan berbasis kemitraan ini merupakan bagian dari pengembangan kelapa sawit dan telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat di wilayah-wilayah baru berbasis perkebunan kelapa sawit.

Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Gajah Mada, Kabupaten Kotabaru, Kalsel, Sakino, mengungkapkan bahwa program PSR telah sangat membantu petani dengan menyediakan pendanaan mulai dari pembelian bibit hingga penggantian tanaman sawit yang sudah tua dan tidak produktif lagi. Dia menyatakan kepuasannya atas hasil program ini, yang membantu ribuan anggota KUD Gajah Mada dengan total luas lahan sawit sekitar 7.200 hektare, yang masing-masing mendapatkan bantuan peremajaan sawit sebesar Rp30 juta per hektare.

Sumber : sawitindonesia.com