Ilustrasi Tandan Buah Kelapa Sawit (Foto: dpp-apkasindo.com)

Jakarta, HAISAWIT – Hilirisasi industri kelapa sawit Indonesia dikenal sebagai yang terbaik di dunia. Keunggulan ini menjadikan Indonesia pemimpin dalam pengolahan dan pengembangan produk sawit hingga tahap akhir.

Namun, keberhasilan di hilir belum diimbangi dengan pengelolaan sektor hulu yang optimal. Sektor hulu masih menghadapi berbagai persoalan yang memengaruhi keseluruhan rantai nilai industri sawit.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menegaskan bahwa sektor hulu sawit membutuhkan perhatian serius agar tata kelola lebih tertib dan efisien. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan keberhasilan hilirisasi.

“Kalau kita bicara misalnya hilirisasi sawit the best in the world rasanya tidak ada yang bisa menyaingi hilirisasi Indonesia di dunia ini. Namun di hulunya kita menjadi persoalan,” ujar Yeka Hendra Fatika, dikutip dari laman Ombudsman RI, Senin (09/06/2025).

Masalah utama sektor hulu yang sering dihadapi antara lain tumpang tindih lahan sawit dengan kawasan hutan, serta perizinan yang belum tertata rapi. Kondisi ini menghambat akses pekebun rakyat ke pasar dan pembiayaan.

Sektor hulu juga mencakup pendataan pekebun rakyat yang belum komprehensif, sehingga banyak petani kecil belum mendapatkan perlindungan regulasi yang memadai. Ini menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sawit.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, menyatakan sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat luas. Komoditas ini sudah sangat penting di berbagai lapisan.

"Betapa pentingnya sawit. Tidak hanya penting untuk petani kita, tidak hanya penting untuk pengusaha kita, tidak hanya penting untuk negara kita rupanya sawit telah menjadi komoditas dunia dan tidak ada makanan di dunia ini yang jauh-jauh dari minyak sawit," ungkap Rachmat Pambudy.

Menurut Ombudsman RI, perbaikan tata kelola sektor hulu sangat krusial untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai pemimpin hilirisasi sawit dunia. Tanpa perbaikan di hulu, keberlanjutan industri bisa terganggu.

Kajian sistemik Ombudsman pada 2024 melibatkan 52 institusi, menyoroti persoalan tumpang tindih lahan, sistem perizinan, serta pendataan pekebun rakyat. Hasilnya, Ombudsman memberikan lima rekomendasi perbaikan.

Rekomendasi tersebut mencakup pembenahan tata kelola, termasuk pembentukan Badan Sawit Nasional yang mampu mengatur seluruh rantai industri sawit secara terpadu dari hulu ke hilir.

Ombudsman RI sudah mengirim surat resmi kepada Presiden RI sebagai tindak lanjut kajian tersebut, menegaskan perlunya perbaikan menyeluruh di sektor sawit, khususnya mengatasi tantangan di hulu.

Industri sawit Indonesia tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan pendorong kesejahteraan petani serta pelaku usaha di sektor ini, dengan potensi besar yang masih perlu dikembangkan secara berkelanjutan.***