Jakarta  - Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI), melalui Wakil Ketuanya, Edward Silalahi, menekankan pentingnya transformasi pabrik kelapa sawit (PKS) menjadi food factory dengan standar yang ketat. Saat ini, banyak PKS masih memiliki kondisi kurang higienis, seperti keberadaan tikus, kecoa, dan praktik merokok di area operasional. Edward Silalahi menyoroti perlunya aturan yang mengharuskan manajer PKS memiliki sertifikat food factory sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kebersihan operasional.

Dalam proses produksi CPO, PKS menggunakan banyak mesin yang memerlukan pelumas. Mesin-mesin tersebut harus menggunakan pelumas dan grease food grade agar sesuai standar food factory. Namun, hal ini membutuhkan biaya tambahan yang perlu ditanggung oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, P3PI mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang mengatur agar PKS secara mandiri bertransformasi menjadi food factory. Regulasi ini diharapkan dapat memastikan keselamatan, kebersihan, dan kehalalan produk kelapa sawit.

Sementara itu, Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), setuju dengan konsep transformasi PKS menjadi food factory. Namun, ia menekankan pentingnya regulasi yang tidak terlalu memberatkan agar para pelaku usaha dapat memenuhi standar dengan lebih mudah. Sahat Sinaga juga menyoroti pentingnya pengawasan dan inspeksi yang ketat untuk memastikan bahwa PKS yang telah bertransformasi mematuhi standar yang ditetapkan.

Aziz Hidayat, Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, menambahkan bahwa standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan kerja perlu diterapkan di PKS. Ia juga mengusulkan agar produk CPO harus memiliki sertifikat halal mulai Oktober 2024 untuk menjamin kehalalan dan keamanan konsumen. Dengan adanya regulasi dan standar yang jelas, diharapkan transformasi PKS menjadi food factory dapat berjalan lebih lancar dan memberikan dampak positif bagi industri kelapa sawit Indonesia.

Sumber : infosawit.com