Foto: kemendag.go.id

Jakarta, HAISAWIT – Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi, menerima audiensi Chief Executive Officer (CEO) Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Joseph D'Cruz, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Rabu (18/09/2024).

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam perdagangan kelapa sawit Indonesia, khususnya terkait kebijakan European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR) yang menjadi perhatian utama. Fokus utama dalam pertemuan ini adalah membahas upaya-upaya strategis yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk mempertahankan dan meningkatkan akses pasar sawit ke Uni Eropa.

Seperti diberitakan dalam laman resmi Kemendag, Rabu (18/09/2024), disebutkan bahwa kebijakan EUDR memberikan tantangan baru bagi para produsen kelapa sawit, terutama dalam aspek keberlanjutan dan sertifikasi. Joseph D'Cruz dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya sertifikasi bagi petani kelapa sawit sebagai bagian dari upaya untuk mendukung perdagangan yang berkelanjutan.

Tantangan utama yang dibahas adalah bagaimana Indonesia dapat meningkatkan jumlah petani sawit yang tersertifikasi melalui program RSPO dan memenuhi standar ketat yang ditetapkan Uni Eropa terkait deforestasi. Dalam kesempatan itu, Fajarini Puntodewi juga menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga sertifikasi untuk memastikan bahwa sawit Indonesia tetap kompetitif di pasar global.

Sementara itu, Guntur Prabowo, Head of Smallholder Programme RSPO, menambahkan bahwa dukungan pemerintah sangat penting dalam memperluas akses para petani kecil untuk mendapatkan sertifikasi RSPO. Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Kemendag dan RSPO, di antaranya Ari Satria, Sekretaris BKPerdag, dan Kevin Bako, Senior Executive of Government Affairs RSPO.

Mereka turut menyampaikan pandangan mengenai pentingnya langkah proaktif dalam menangani isu-isu terkait perdagangan sawit ke Uni Eropa, khususnya terkait kebijakan EUDR yang akan segera diberlakukan secara lebih ketat pada tahun-tahun mendatang. Fajarini Puntodewi menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan produk kelapa sawit Indonesia dapat diterima di pasar global.***