Jakarta - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menginginkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian mempercepat pembangunan Pabrik Mini Minyak Goreng (PAMIGO) yang dikelola koperasi petani kelapa sawit dan UMKM. PAMIGO dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan minyak goreng yang sangat besar yang dialami masyarakat Rokan Hilir akhir-akhir ini.

“Saya terus terang kecewa dengan kecepatan Kementan mengatasi problematika ini, padahal Kementan sudah punya teknologi PAMIGO (Pabrik Mini Minyak Goreng) yang diperuntukkan untuk dikelola Koperas Petani Sawiti dan UMKM dan sudah berkali-kali dipamerkan diberbagai acara nasional,,'' kata Ketua Umum APKASINDO Dr. Gulat ME Manurung, MP.C.IMA dalam keterangan tertulis pada Rabu, 21 Februari 2024.

Bahkan, Gulat mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah mengatakan membangun pabrik ini untuk setiap 1.000 hektar perkebunan kelapa sawit nasional, termasuk program Pabrik Minyak Makan Merah (M3) dari program Kementerian Koperasi UMKM. Namun pabrik hingga sekarang tersebut belum beroperasi.

“Memang saya dengar salah satu permasalahannya adalah terganjal Kepdirjendbun 62 tahun 2023, yaitu terkait persyaratan yang dibuat mengenai Koperasi wajib memiliki modal 30% dari total biaya membangun pabrik dan uang 30% tersebut sudah harus mengendap selama setahun. Tentu ini persyaratan yang melambung tinggi dan sulit digapai koperasi atau UMKM. Persyaratan ini berlaku jika ingin menggunakan dana BPDPKS,” kata Gulat.

Menurutnya, PAMIGO dan M3 harusnya mampu memenuhi kebutuhan minyak masyarakat lokal dan korporasi produsen hanya mengurusi minyak kelas kemasan, kelas premium dan ekspor.

“Dengan konsep ini semua akan happy, tapi Kementerian terkait (Kemendag, Kementan, Kemen Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Kemenkeu) tidak menganggap hal ini penting makanya selalu terulang kelangkaan migor curah yang memang sangat cocok di masyarakat menengah ke bawah,” jelasnya.

“Menyelesaikan masalah migor rakyat harus dengan cara terobosan dan cara-cara yang tidak biasa, jangan hanya bermain di retorika dan regulasi itu semua nostalgia,” tambah Gulat.

Lebih lanjut Gulat juga mengharapkan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) dapat melihat permasalahan yang ada pada masyarakat perkebunan dan wilayah kecil di Indonesia. Pasalnya, banyak masyarakat di sana yang masih membutuhkan minyak goreng dalam jumlah besar, kata Gulat.

“Jadi jangan dulu berpikir 100% minyak kemasasan sederhana per liter untuk masyarakat, karena faktanya beda dilapangan,” ujarnya.

Sebelumnya, masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Riau dikabarkan kesulitan memperoleh minyak goreng di pasar. Faktanya, telah terjadi kekurangan minyak goreng selama delapan bulan.

Hal tersebut disampaikan oleh Delta Norantika Kabid Disperindagsar saat bertemu dengan Dr. Gulat ME Manurung, MP.C.IMA. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di kantor perwakilan DPP APKASINDO di Pekanbaru Riau pada Rabu, 21 Februari 2024.