Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno turun langsung meredam konflik antara warga dengan Perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Gambut jaya, Kec. Sungai Gelam. (Foto: Dok. Diskominfo Muaro Jambi).

Muaro Jambi, HAISAWIT – Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, turun langsung ke wilayah Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kamis (12/07/2025), untuk merespons konflik antara warga dan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Langkah tersebut diambil setelah ketegangan yang telah berlangsung lama kembali mencuat dan menjadi perhatian di daerah tersebut.

Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi unsur Kodim 0415/Jambi serta jajaran Polres Muaro Jambi.

Ia menyampaikan imbauan agar masyarakat tetap menjaga situasi agar tidak berkembang menjadi kericuhan.

“Saya langsung yang hadir di tengah Bapak Ibu, ini tandanya bahwa kami ada bersama masyarakat. Tapi kami minta tolong, Jangan sampai anarkis,” ujar Bambang Bayu Suseno, dikutip dari laman Pemkab Muaro Jambi, Senin (23/06/2025).

Persoalan antara warga dan perusahaan disebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan belum kunjung menemukan penyelesaian yang menyeluruh.

Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mengambil langkah serius untuk menangani akar masalah tersebut.

“Karena itu, hari ini saya perintahkan kepada dinas-dinas terkait supaya mengkaji masalah ini dengan baik. Cari solusinya, kemudian kita bertindak. Saya tidak mau dengar kalau ini masalah susah diselesaikan. Harus bisa diselesaikan,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Bupati menyatakan akan memimpin langsung pertemuan antar pihak untuk membahas penyelesaian konflik tersebut.

"Dan kami secepatnya akan menggelar rapat, dan saya sendiri yang akan memimpin rapat tersebut," ujarnya.

Melalui keterangan dari laman resmi Pemkab Muaro Jambi, diketahui bahwa penyelesaian konflik ini akan melibatkan berbagai dinas terkait.

Langkah awal yang akan dilakukan adalah pengkajian ulang akar masalah serta skema penyelesaian yang dapat diterima semua pihak.

Pemerintah daerah juga akan mengoordinasikan rencana ini bersama lembaga dan unsur yang berkaitan untuk menghindari ketegangan lanjutan di lapangan.***