Palangkaraya, HAISAWIT – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyampaikan apresiasi atas inisiatif Ombudsman RI yang melakukan kajian sistemik terkait tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Sunari, Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, saat mengikuti diskusi kelompok terpumpun (DKT) yang diadakan oleh Ombudsman RI di Hotel Luwansa, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Dalam acara yang dihadiri berbagai perwakilan kementerian dan pemerintah daerah, Sunari menekankan pentingnya kajian ini dalam meningkatkan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia.

“Dengan tujuan untuk dapat menata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia, khususnya milik petani swadaya maupun plasma. Selain itu juga perkebunan sawit milik perusahaan multinasional,” ujar Sunari, seperti dilihat pada laman resmi BPDPKS, Selasa (27/08/2024).

Diskusi ini bertema "Tantangan dan Upaya Perbaikan pada Tata Kelola Industri Kelapa Sawit" dan diikuti dengan antusias oleh para peserta.

Sunari juga menyatakan bahwa BPDPKS menunggu saran dari Ombudsman RI untuk dapat memperbaiki tata kelola perkebunan sawit di berbagai daerah.

Kolaborasi antara berbagai pihak diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret demi kemajuan industri kelapa sawit di Indonesia.