Pontianak, HAISAWIT – Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pipit Rismanto, memimpin Forum Group Discussion (FGD) bertema Optimalisasi Pendapatan Negara dari Sektor Perkebunan di ruang Graha Khatulistiwa, Polda Kalimantan Barat. FGD ini menekankan peran penting kolaborasi antara kepolisian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya dari sektor kelapa sawit.

Dalam rilis di laman resmi RRI, Jumat (01/11/2024), Kapolda menyampaikan arahan terkait perlunya kolaborasi lintas instansi untuk menghindari ego sektoral dan mencapai hasil yang berkelanjutan dalam program pemerintah. 

"Latar belakang yang mendasari ini, arahan Presiden kepada kementerian/lembaga tentang situasi dan prediksi perubahan nasional kita dalam ekonomi global. Program ini memerlukan kolaborasi dan tidak ego sektoral agar efektif efisien dan memiliki hasil yang keberlanjutan. Seluruh jajaran diminta untuk mengawal semua program yang telah ditugaskan," ujarnya.

Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat, Inge Diana Rismawanti, turut menegaskan pentingnya sinergi. 

“Kami berharap dengan adanya kolaborasi antara DJP, Kepolisian dan Pemerintah Daerah untuk menunjang penerimaan negara sehingga dapat lebih maksimal,” ujarnya. 

Menurutnya, kerjasama ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pajak di sektor perkebunan kelapa sawit yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan di Kalimantan Barat. 

Inge juga mengungkapkan bahwa masih banyak Wajib Pajak di sektor kelapa sawit, baik pribadi maupun perusahaan, yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. 

"Apabila melihat data dari dinas perkebunan, masih terdapat banyaknya Wajib Pajak di sektor kelapa sawit baik atas nama pribadi maupun perusahaan yang belum melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai langkah awal bagi kita dalam kegiatan kolaborasi," ujarnya. 

Selain itu, Inge menyebut produktivitas kebun yang rendah sebagai tantangan bersama.

"Dalam hal produktifitas kebun yang rendah masih menjadi PR Bersama dan kita sama-sama dapat memberikan pemahaman bahwa untuk menghasilkan hasil yang baik harus menggunakan bibit dan pupuk yang juga berkualitas baik," jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat, Heronimus Hero, mengungkapkan bahwa potensi perkebunan sawit di Kalimantan Barat sangat besar. 

“Produksi kelapa sawit dalam bentuk tandan buah segar (TBS) wilayah Kalbar ± 32 juta ton per tahun. Dalam bentuk minyak kelapa sawit (CPO) ± 6 juta ton. Masih banyak investor kelapa sawit yang tidak berkantor di Kalimantan Barat, sehingga menimbulkan potensi perputaran uang hasil kegiatan usaha sektor kelapa sawit keluar dari Kalimantan Barat,” ujarnya.

Hero juga menyoroti bahwa di Kalimantan Barat terdapat 368 perusahaan perkebunan kelapa sawit, dengan pembinaan berjenjang dari tingkat kabupaten hingga provinsi. 

“Di Kalimantan Barat terdapat 368 perusahaan perkebunan dan  selalu dilakukan pembinaan berjenjang baik dari Kabupaten maupun dari Provinsi dengan jumlah terbanyak perusahaan tersebut di daerah Kabupaten Ketapang,” kata Hero.

“Di Kalimantan Barat terdapat 368 perusahaan perkebunan dan selalu dilakukan pembinaan berjenjang baik dari Kabupaten maupun dari Provinsi dengan jumlah terbanyak perusahaan tersebut di daerah Kabupaten Ketapang,” jelasnya.

FGD ini juga dihadiri oleh pejabat dari berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Kolaborasi yang diharapkan dari kegiatan ini mencakup pengawasan, edukasi, serta penegakan hukum di sektor perkebunan kelapa sawit, guna mendorong peningkatan penerimaan negara yang akan berdampak pada kemajuan Kalimantan Barat.***