Makassar, HAISAWIT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memantapkan langkah menuju tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui Rapat Perumusan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-PKSB). Kegiatan strategis ini berlangsung pada tanggal 13-14 November 2024 di Hotel Four Points, Makassar.  

Rapat tersebut dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, dr. H. M. Ichsan Mustari, M.H.M, yang mewakili Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Dilihat dalam laman resmi Bappelitbangda Sulsel, Senin (18/11/2024), disebutkan bahwa rapat ini bertujuan menyelaraskan berbagai masukan untuk memastikan implementasi RAD-PKSB berjalan efektif di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.  

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Inriani Idrus, S.STP, M.AP, Fungsional Perencana Ahli Madya, dan Juhaena Rahman, S.Pd, Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappelitbangda Sulsel. Selain itu, perwakilan dari OPD terkait, BPN Sulawesi Selatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga pemerhati sawit turut menyampaikan pandangan mereka.  

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang RAN-KSB menjadi dasar penyusunan RAD-PKSB di tingkat daerah. Dokumen ini mencakup lima komponen utama, 28 program, 92 kegiatan, dan 118 keluaran yang dirancang untuk mendorong tata kelola sawit berkelanjutan di Indonesia. 

Prinsip yang diusung meliputi integrasi, sinkronisasi, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Rapat ini merupakan bagian dari upaya untuk menyelaraskan pandangan dan langkah strategis menuju perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. 

Kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi untuk membahas tantangan utama yang dihadapi daerah penghasil sawit, termasuk masalah tumpang tindih lahan. Dalam kesempatan tersebut, tim penyusun RAD-PKSB menerima masukan dari berbagai pihak untuk menyusun langkah yang dapat memastikan perkebunan sawit berkelanjutan di Sulawesi Selatan.  

Diharapkan hasil dari rapat ini mampu menjadi panduan strategis bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya sawit yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga keberlanjutan sektor sawit yang menjadi pilar ekonomi daerah.***