Jakarta - Langkah Uni Eropa (UE) dalam menjegal komoditas andalan Indonesia dinilai sebagai tindakan yang tidak masuk akal. UE memperkarakan hilirisasi nikel ke World Trade Organization (WTO), sementara komoditas lain seperti sawit dan kopi dipersulit masuk ke wilayahnya dengan alasan lingkungan.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, tindakan UE dilakukan di tengah proses penyelesaian Perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang belum rampung. Padahal, proses negosiasi sudah berlangsung selama tujuh tahun dengan 18 kali perundingan.

"Selama negosiasi dengan Indonesia, dua komoditas andalan kita diganggu di WTO, yaitu nikel dan sawit. Kita masih berkasus dengan Eropa," katanya dalam seminar ekonomi Perspektif Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi: Menuju Indonesia Emas 2045 di Sport Hall Kolese Kanisius, Jakarta, Sabtu (11/5/2024). Di sisi lain, produk-produk tersebut justru bisa masuk ke negara Eropa selain anggota UE. Misalnya, produk sawit yang menjadi salah satu komponen dalam perjanjian dagang Indonesia dan European Free Trade Association (EFTA), yang melibatkan negara-negara seperti Swiss, Liechtenstein, Islandia, dan Norwegia. Perjanjian dagang ini dikenal sebagai Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA).

"Bahkan dengan Eropa, khususnya Swiss, ada yang namanya EFTA. Dalam EFTA terdapat komponen sawit, dan itu sudah melalui referendum oleh masyarakat Swiss yang hasilnya lolos. Jadi, tidak masuk akal jika UE masih mengganggu kita di sektor nikel dan kelapa sawit," sebut Airlangga. Ia berpendapat bahwa produk nikel saat ini sama pentingnya dengan rempah-rempah pada abad ke-16. Saat itu, Eropa tidak mempertanyakan proses atau asal usul produk tersebut dihasilkan, tapi kini mereka melakukannya untuk produk seperti nikel, sawit, dan karet. Oleh karena itu, ia menyebut Uni Eropa bersikap irasional.

"Tidak apa-apa, karena sejak dulu kita dengan Eropa selalu berurusan. Saya katakan pada mereka, nikel hari ini sama pentingnya dengan rempah-rempah abad ke-16. Dulu mereka tidak mempersoalkan asal usul rempah-rempah, tapi sekarang mereka menanyakan traceability dari kakao, kopi, karet, dan sawit. Namun, pada abad ke-16 mereka tidak tanya asal usul rempah-rempah," ungkapnya. "Jadi kadang-kadang mereka irasional, dan Indonesia protes," imbuhnya.

Airlangga menyebut bahwa dirinya sudah bertemu dengan parlemen Uni Eropa dan perwakilan pemerintah untuk membicarakan hal ini. Ia menekankan agar Uni Eropa bersikap adil terhadap Indonesia, dan mengingatkan bahwa regulasi seharusnya dibuat untuk mengatur negara sendiri, bukan negara lain.

Sumber : sawitindonesia.com