Jakarta, HAISAWIT - Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menekankan pentingnya tata kelola sawit yang bersih dan transparan untuk memastikan keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia. 

Hal ini disampaikan Yeka dalam acara "Workshop Penguatan Tata Kelola Sawit Indonesia" yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) pada Rabu, (09/10/2024), di Auditorium Kementerian Pertanian RI.

Diketahui bahwa dalam laman resmi Ombudsman, Rabu (09/10/2024), disebutkan bahwa Yeka memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi sektor kelapa sawit, terutama maladministrasi yang kerap terjadi dalam layanan publik terkait perizinan dan penegakan aturan.

Yeka mengungkapkan bahwa tata kelola yang baik dan bersih menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia. 

"Tata kelola yang baik dan bersih akan memastikan bahwa industri kelapa sawit Indonesia dapat terus berkembang dengan daya saing tinggi di pasar global," ujarnya, seperti dilihat dalam laman resmi Ombudsman, Rabu (09/10/2024).

Lebih lanjut, Yeka menjelaskan bahwa maladministrasi sering terjadi di tingkat pelayanan publik, terutama dalam proses perizinan dan pengawasan. 

"Maladministrasi dalam tata kelola sawit sering terjadi pada tingkat pelayanan publik, mulai dari perizinan hingga penegakan aturan," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa Ombudsman RI akan terus mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan dan administrasi di sektor sawit guna mencegah maladministrasi.

Selain itu, Yeka juga mengajak masyarakat dan petani untuk berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait tata kelola sawit. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah sangat penting untuk keberhasilan kebijakan yang diterapkan. 

"Peran aktif masyarakat dan petani sangat penting dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait kelapa sawit, agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif tanpa penyimpangan," tegas Yeka.

Workshop ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kolaborasi antara berbagai pihak dapat mencegah maladministrasi dan menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit yang bersih dan transparan.***