Medan, HAISAWIT - Program peremajaan sawit rakyat (PSR) diharapkan mampu memberi kontribusi besar bagi proyek biodiesel B-50 yang ditargetkan pemerintah untuk meningkatkan swasembada energi. Proyek ini membutuhkan tambahan pasokan minyak sawit mentah hingga 6,6 juta ton guna meningkatkan bauran biodiesel dari B-40 menjadi B-50. 

Dengan mendukung program ini, para petani sawit rakyat dapat meningkatkan nilai keekonomian perkebunannya secara signifikan. Dilansir dari laman resmi RRI, Kamis (14/11/2024), pemerintah melihat program PSR sebagai salah satu solusi utama untuk mendongkrak produksi sawit rakyat yang selama ini masih sekitar 40% di bawah produktivitas perkebunan milik perusahaan. 

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan petani menjadi langkah penting untuk merealisasikan ketahanan energi berbasis sumber daya alam nasional.

“Pemerintah mendorong perusahaan besar, perusahaan negara, dan pekebun rakyat bersama-sama meningatkan produksi untuk mendukung swasembada energi dan swasembada pangan,” ujar Heru via zoom dalam acara Spotlight of Indonesia Palm Oil Issues (SIOP) 2024 di Medan, Rabu (13/11/2024), seperti dilihat dalam laman resmi RRI, Kamis (14/11/2024).

Namun, masih terdapat berbagai tantangan di lapangan yang menghadang implementasi program PSR ini. Salah satu kendala yang disoroti adalah keterbatasan dokumen yang dimiliki para petani. Selain itu, beberapa perusahaan enggan memberikan dukungan penuh karena keengganan petani untuk kehilangan pendapatan selama masa penanaman kembali. 

“Banyak perusahaan yang tidak bersedia menandatangani pernyataan kebenaran dan kelengkapan dokumen,” ungkap Heru.

Ia melanjutkan, hambatan lain yang sering dihadapi adalah keengganan petani untuk kehilangan pendapatan selama masa tanaman belum menghasilkan. Menurutnya, hal ini memerlukan solusi kreatif untuk menjaga kesinambungan pendapatan petani selama fase peremajaan sawit.

Untuk mendukung kelancaran pendanaan program ini, Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan sumber pendanaan yang lebih efektif agar dapat menutupi kebutuhan biaya program. 

“Kami punya perhitungan lagi. Karena nilainya cukup besar Rp112,4 juta, kami usul sumber dananya dari BPDPKS dan pinjaman,” ujarnya.

Diketahui bahwa hingga saat ini, program PSR telah menjangkau 21 provinsi dengan luas total 251.637 hektare dan melibatkan 154.936 petani. Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS, Achmad Maulizal, menyatakan bahwa BPDPKS akan terus memperluas cakupan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit, sekaligus memastikan pasokan minyak sawit mentah mencukupi kebutuhan proyek biodiesel B-50.

Dengan berjalannya program ini, pemerintah berharap keberlanjutan sektor energi berbasis sawit semakin solid dan meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Upaya ini juga membuka peluang besar bagi para petani PSR untuk ikut berkontribusi secara langsung pada tujuan nasional dalam mencapai swasembada energi berbasis sawit.***