Sosialisasi Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit program BPDPKS di Aula Kantor KP Karya Nyata Mandiri, Desa Semangat, Kecamatan Ledo, Kamis (08/05/2025). (Foto: ig/disbunnakkalbar)

Bengkayang, HAISAWIT – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang mendorong pemanfaatan program sarana dan prasarana (sarpras) perkebunan kelapa sawit untuk mendukung produktivitas petani. Sosialisasi program tersebut dilaksanakan di Aula Kantor KP Karya Nyata Mandiri, Kecamatan Ledo, Kamis (08/05/2025).

Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintahan dan perwakilan kelompok tani dari wilayah Kecamatan Ledo. Tujuannya untuk mempercepat usulan kegiatan perkebunan sawit melalui skema pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dikutip akun resmi Disbunnak Kalbar, Rabu (14/05/2025), salah satu kebijakan program sarpras adalah ekstensifikasi berupa bantuan benih, pupuk, dan pestisida. Skema ini menyasar koperasi atau kelompok tani yang memenuhi syarat administratif dan teknis.

Dalam sosialisasi ini, turut hadir Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. Ia menyampaikan delapan jenis kegiatan yang bisa difasilitasi melalui dana BPDPKS.

Kegiatan yang ditawarkan antara lain ekstensifikasi, intensifikasi, pengadaan alat pascapanen, pembuatan jalan kebun, serta infrastruktur pasar dan transportasi hasil panen.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui dinas teknisnya mencatat adanya dua koperasi yang sedang mengajukan usulan ekstensifikasi. Kedua koperasi tersebut berasal dari Kecamatan Ledo dan Kecamatan Teriak.

Luas lahan yang diajukan mencapai lebih dari 150 hektare. Masing-masing mengusulkan bantuan berupa benih, pupuk, dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit anggota koperasi.

Untuk rencana tahun 2025, terdapat usulan intensifikasi di lahan seluas 210 hektare. Selain itu, peningkatan jalan produksi di area 200 hektare juga diajukan untuk mendukung akses hasil panen.

Kegiatan ini mendapat dukungan dari penyuluh pertanian lapangan serta KPH Bengkayang. Mereka terlibat dalam pendampingan dan verifikasi usulan teknis dari koperasi dan kelompok tani.

Melalui kegiatan ini, pemerintah kabupaten memfasilitasi agar pelaku usaha perkebunan rakyat dapat terhubung dengan program BPDPKS secara tepat. Pendekatan ini memberi peluang peningkatan mutu sarana dan infrastruktur perkebunan rakyat.***