Pangkalpinang, HAISAWIT — Forum Konsultasi Publik dan Focus Group Discussion (FGD) Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Kabupaten Bangka Selatan 2024-2029 sukses digelar di Hotel Grand Safran, Pangkalpinang, Kamis (03/10/2024). Forum ini mendapat apresiasi dari Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), Sugito, sebagai langkah konkret dalam mendukung transformasi ekonomi daerah melalui sektor perkebunan sawit.
Dilihat dalam laman resmi Pemprov Babel, Kamis (03/10/2024), disebutkan bahwa forum ini menjadi bagian dari upaya untuk memaksimalkan potensi perkebunan di Kabupaten Bangka Selatan. Dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan, forum ini melibatkan banyak pihak mulai dari masyarakat, perangkat desa, kelompok tani, hingga perguruan tinggi.
"Mudah-mudahan ini menjadi contoh praktik yang baik bagi daerah-daerah yang lain yang ada di Bangka Belitung, karena di dalamnya ada keterlibatan masyarakat, keterlibatan perangkat desa, keterlibatan kelompok tani, dan masuk ke perguruan tinggi," ujar Sugito, seperti dilihat dalam laman resmi Pemprov Babel, Kamis (03/10/2024).
Pj Bupati Bangka Selatan, Elfin Elyas, dalam forum tersebut melaporkan bahwa terdapat perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 29.028 hektar serta perkebunan swasta dengan izin lokasi mencapai 86.029 hektar, dengan realisasi tanam 10.229 hektar. Pemanfaatan lahan ini dinilai berhasil meningkatkan kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat setempat.
"Ini nanti tidak hanya menguntungkan perusahaan, tapi juga menguntungkan masyarakat, termasuk pemerintah daerah," ujarnya.
"Artinya, ada aspek-aspek yang terpenuhi, pertama bagaimana kerja sama kelembagaan, termasuk asosiasi perannya seperti apa?" lanjutnya.
Sugito juga menekankan pentingnya keberlanjutan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, khususnya di sektor pertanian. Menurutnya, konflik sosial sering kali terjadi karena masalah kesejahteraan masyarakat.
"Jadi, ekonomi tidak hanya dari sisi perusahaan, tapi juga masyarakat. Konflik sosial itu terjadi karena ada urusan perut (kesejahteraan). Ketika kesejahteraan ada, konflik sosial tidak akan terjadi. Apa yang ada sekarang bukan hanya milik kita, tetapi anak untuk anak-cucu kita. Makanya, berkelanjutan itu memberikan aspek-aspek penting, termasuk lingkungan," pungkasnya.
Forum ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang di Bangka Selatan, sembari menjaga aspek lingkungan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan perkebunan sawit yang berkelanjutan.***
