Bali - Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti regulasi European Union Deforestation-free Regulation (EUDR), yang akan diterapkan pada akhir 2024. Dalam regulasi ini, diterapkan kewajiban uji tuntas (due diligence) terhadap tujuh komoditas pertanian dan kehutanan yaitu kelapa sawit, kopi, kakao, karet, kayu, daging sapi, dan kedelai. Untuk Indonesia, komoditas yang terdampak oleh kebijakan EUDR meliputi kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan kayu.

“Pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah bekerja sama dalam Joint Mission ke Uni Eropa sebelum terbitnya EUDR yang difasilitasi oleh CPOPC. Meskipun kita mengekspor lima dari tujuh komoditas yang termasuk dalam aturan EUDR, fokus utama mereka adalah kelapa sawit,” ujar Musdhalifah Machmud, Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekonomian, dalam acara Workshop Akselerasi Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan di Kabupaten Badung, Bali, Selasa (4/06).

Salah satu hasil dari Joint Mission tersebut adalah dibentuknya Ad Hoc Joint Task Force (JTF) yang terdiri dari perwakilan Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa. Pertemuan awal JTF dilakukan pada 4 Agustus 2023 di Jakarta, Indonesia. Dalam pertemuan tersebut disepakati lima workstreams yang menjadi fokus terkait implementasi aturan EUDR, yaitu inklusivitas petani kecil dalam rantai pasokan, skema sertifikasi yang relevan, ketertelusuran, data ilmiah tentang deforestasi dan degradasi hutan, serta perlindungan data privasi.

Kemenko Perekonomian telah menetapkan Keputusan Menko Perekonomian (Kepmenko) Nomor 178 Tahun 2024 tentang Komite Pengarah Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan Indonesia, dan Surat Keputusan Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan SDA Kemenko Perekonomian Nomor B/DI/2/SA.II.M.EKON/05/2024 tentang Tim Ahli dan Komite Teknis Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan Indonesia, yang menjadi dasar proses akselerasi pengembangan sistem Dasbor Nasional beserta langkah-langkah operasionalnya.

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Dasbor Nasional, diadakan workshop selama tiga hari pada 3-5 Juni 2024. Tim Pengarah dan Komite Teknis berdiskusi membahas strategi untuk mengakselerasi sistem dasbor di setiap bidang. Hasil diskusi akan dibuat dalam bentuk Laporan Progres Dasbor Nasional yang berisi kemajuan dan modul akselerasi di tiap bidang teknis. Selain itu, akan disusun rencana kerja (workplan) Komite Teknis Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan. “Keberadaan dasbor nasional sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga keberlangsungan perekonomian kita. Kita tidak boleh mengalami penurunan pendapatan per kapita, apalagi dengan rencana kita bergabung dalam OECD. Dulu saat pandemi Covid-19, kita punya PeduliLindungi, jadi orang saja bisa terlacak apalagi barang pasti bisa. Barang yang diperdagangkan di negara kita harus bisa terlacak agar bisa diperdagangkan dengan lebih baik ke depannya,” jelas Musdhalifah, Ketua Komite Pengarah Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan.

Dasbor Nasional ditargetkan selesai pada Agustus 2024, sebelum pelaksanaan pertemuan ketiga Joint Task Force yang akan dilaksanakan pada September 2024 di Brussel atau Rotterdam, bersamaan dengan pelaksanaan Sustainable Vegetable Oil Conference yang diinisiasi oleh CPOPC.

Tugas Komite Pengarah meliputi menetapkan kebijakan umum dalam sistem Dasbor Nasional Komoditi, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, asosiasi komoditas, dan organisasi masyarakat sipil terkait pelaksanaan pendataan, melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan, serta menetapkan susunan keanggotaan dan tugas Tim Ahli dan Komite Teknis Dasbor Nasional Komoditi. “Kita paham betul apa yang harus dilakukan bersama-sama, untuk simplifikasi dan validasi data serta informasi. Saya yakin semuanya punya niat bersama untuk menjaga pendapatan rakyat Indonesia yang selama ini sudah didapatkan, bahkan bisa meningkat lagi bagi mereka yang pendapatannya bergantung pada komoditas pertanian. Jadi, mari kita bangun semangat agar dasbor ini bisa menjadi alat perdagangan ke seluruh dunia,” ujar Musdhalifah.

Turut hadir dalam workshop ini antara lain Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alamsyah, Sekretaris Jenderal CPOPC Rizal A. Lukman, Atase Pertanian KBRI Brussel Periode 2021-2024 Arief Rachman, Founder Jendranath Dibiarma Darmawan, Senior Advisor for Sustainability and Climate Change KEHATI Foundation Diah Y. Suradiredja, serta anggota Komite Pengarah dan Komite Teknis Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan.