Pekanbaru, HAISAWIT – Pemerintah Provinsi Riau menyatakan kesiapannya mendukung PalmCo, entitas bisnis perkebunan sawit hasil konsolidasi PTPN yang baru terbentuk. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi dan pangan nasional, sesuai dengan program pemerintah yang mengandalkan kelapa sawit sebagai komoditas strategis untuk kebutuhan bioenergi dan produk turunannya.

Pertemuan penting antara Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Rahman Hadi, dan perwakilan PTPN IV Regional III berlangsung di Kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, pada Senin (28/10/2024). Dilihat dalam laman resmi Pemprov Riau, Selasa (29/10/2024), dijelaskan bahwa audiensi tersebut bertujuan untuk membahas strategi pengelolaan perkebunan sawit di bawah PalmCo, yang kini beroperasi di beberapa wilayah, termasuk Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan.

"Hari ini Pak Gubernur menerima manajemen dari PTPN IV Regional III yang tadi langsung dihadiri oleh Head Region PTPN IV Regional III, Pak Rudi. Hal pertama yang disampaikan adalah terkait adanya aksi korporasi dari entitas bisnis PTP sendiri," jelas Syahrial Abdi, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, seperti dilihat dalam laman resmi Pemprov Riau, Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut, Syahrial menjelaskan bahwa sejak Desember 2023, PTPN telah menggabungkan seluruh unit perkebunan sawitnya menjadi satu kesatuan bisnis di bawah nama PalmCo. 

"Kalau dulu kita mengenalnya PTP V, bahkan sampai sekarang masih PTP V, per Desember 2023 sesungguhnya sudah terjadi aksi korporasi bisnis di manajemen PTP. Mereka menyatukan seluruh perkebunan sawit yang di bawah PTP yang dulu PTP I, PTP V dan sebaginya, mereka satukan menjadi satu entitas bisnis yang disebut PalmCo," imbuhnya.

Transformasi ini memicu sejumlah perubahan dalam struktur operasional dan kewenangan di sektor perkebunan. 

“Jadi ada konsekuensi-konsekuensi dari perubahan entitas bisnis tadi menjadi berbagai macam tingkatan. Otomatis nanti ada kewenangan-kewenangan, karena dia berbasis wilayah kebunnya ada di beberapa kabupaten/kota, bahkan hari ini menjadi lintas provinsi, seperti Riau, Sumatera Utara, Kalimantan, sementara dia satu entitas bisnis. Tentu kewenangan inilah yang harus disosialisasikan dengan baik,” terangnya.

PalmCo diharapkan menjadi pilar penting dalam mendukung ketahanan pangan dan energi melalui komoditas kelapa sawit. 

“Nah itu yang disampaikan kepada Pak Gubernur, prinsipnya meminta dukungan. Alhamdulillah Pak Gubernur menyambut baik dan akan mendukung semua proses, karena memang PTPN itu adalah BUMN dan mendapatkan penugasan dari negara dan terkait dengan perintah presiden baru kita adalah untuk ketahanan pangan dan ketahanan energi, dua hal ini ada di sektor sawit,” sambung Syahrial.

Terkait potensi bioenergi, pemerintah berencana untuk meningkatkan penggunaan minyak sawit dalam bahan bakar. 

“Kemarin kita dengar ada mandatori untuk menjadikan BBM kita biosolar dengan mandatori B50. Berarti yang 50 persen dari minyak solar itu sendiri sudah dicampur dari minyak sawit. Bahkan nanti akan sampai 100 persen, artinya Riau termasuk potensi besar untuk itu, makanya jangan sampai kita enggak dapat apa-apa di Riau,” tutupnya.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam pengembangan PalmCo dan penguatan posisi Riau dalam pemanfaatan komoditas sawit untuk mendukung ketahanan energi dan pangan nasional.***