Usli Sarsi, Wakil Ketua APINDO Sumut bidang Pertanian dan Perkebunan, menegaskan pentingnya pemerintah memantau regulasi UE pasca keputusan WTO yang memperkuat posisi sawit Indonesia.
Arsad Ddin
10 Februari 2025Usli Sarsi, Wakil Ketua APINDO Sumut bidang Pertanian dan Perkebunan, menegaskan pentingnya pemerintah memantau regulasi UE pasca keputusan WTO yang memperkuat posisi sawit Indonesia.
Arsad Ddin
10 Februari 2025(Foto: mahkotagroup.com)
Jakarta, HAISAWIT - Putusan Panel WTO yang menyatakan Uni Eropa (UE) telah melakukan diskriminasi terhadap sawit Indonesia menjadi angin segar bagi industri kelapa sawit nasional. Keputusan ini membuka peluang bagi ekspor minyak sawit mentah (CPO) ke pasar Eropa yang selama ini terhambat oleh kebijakan yang dianggap tidak adil.
Dilansir laman Mahkota Group Tbk, Senin (010/02/2025), Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumatera Utara bidang Pertanian dan Perkebunan, Usli Sarsi, menyambut baik keputusan WTO tersebut. Menurutnya, pemerintah harus terus mengawal dan memantau perubahan regulasi yang dilakukan UE agar sesuai dengan putusan WTO.
“Kita sangat gembira Putusan Panel WTO (panel report) mengkaitkan isu perubahan iklim, sebagai dasar agar Uni Eropa tidak sewenang-wenang dalam memberlakukan kebijakan yang diskriminatif,” ungkap Usli Sarsi kepada Analisa melalui telepon, Jumat (17/1), dikutip, Senin (010/02/2025).
Keputusan WTO menegaskan bahwa UE telah memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biofuel berbasis sawit dibandingkan dengan produk serupa dari Eropa, seperti rapeseed dan bunga matahari. Selain itu, regulasi yang diterapkan dalam Renewable Energy Directive (RED) II juga dinilai tidak adil terhadap produk sawit Indonesia.
Usli menekankan pentingnya pemerintah Indonesia untuk tidak hanya merayakan kemenangan ini, tetapi juga memastikan bahwa perubahan kebijakan UE benar-benar diterapkan. Jika regulasi tetap diskriminatif, maka langkah-langkah diplomasi dan hukum harus terus dilakukan untuk melindungi kepentingan industri sawit nasional.
“Hasil putusan panel UE diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan di dalam Delegated Regulation yang dipandang Panel melanggar aturan WTO,” ungkap Usli.
Indonesia harus mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan keputusan WTO ini. Pemerintah perlu aktif mengawasi setiap perkembangan kebijakan UE agar tidak merugikan kepentingan sawit nasional dan memastikan akses pasar yang lebih luas di tingkat global.***