Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, saat menyampaikan sambutan dalam acara Buka Puasa Bersama Plt. Ketua Umum PPP sekaligus Utusan Khusus Presiden, yang berlangsung di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen, Minggu (9/3/2025). (Foto: humas.acehprov.go.id)

Bireuen, HAISAWIT - Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, menyampaikan pentingnya pengembangan industri hilir kelapa sawit di Aceh. Hal itu ia sampaikan dalam acara buka puasa bersama Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono, di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), Kabupaten Bireuen, Minggu (9/3/2025).

Wagub mengatakan bahwa Aceh memiliki 69 pabrik kelapa sawit. Namun, hasil produksi Crude Palm Oil (CPO) dari pabrik-pabrik tersebut masih dikirim ke provinsi lain untuk diolah lebih lanjut.

Menurutnya, tanpa adanya industri hilir, Aceh hanya menjadi pemasok bahan mentah. Ia menilai bahwa kondisi ini menyebabkan nilai tambah dari kelapa sawit tidak dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Aceh.

Selain itu, Wagub menyampaikan bahwa banyak hasil bumi Aceh, termasuk kelapa sawit, yang harus dijual ke provinsi lain. Hal ini terjadi karena Aceh belum memiliki pasar yang kuat serta fasilitas pengolahan yang memadai.

“Hasil bumi Aceh selalu dibawa ke provinsi lain, karena pasar juga dikuasai provinsi lain,” keluh Wagub, dikutip dari laman Humas Pemprov Aceh, Senin (10/03/2025).

Ia berharap pemerintah pusat memberikan dukungan untuk pembangunan pabrik pengolahan CPO di Aceh. Dengan adanya industri hilir, lapangan kerja akan terbuka lebih luas dan ekonomi masyarakat akan lebih berkembang.

Pada kesempatan yang sama, Muhammad Mardiono menyatakan kesiapan PPP untuk mendukung perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Ia juga menekankan pentingnya penguatan sektor ketahanan pangan di daerah tersebut.

Saat ini, Aceh masih mengandalkan provinsi lain dalam pengolahan CPO. Padahal, dengan 69 pabrik kelapa sawit yang ada, Aceh berpotensi untuk mengembangkan industri hilir sendiri. Namun, tantangan seperti infrastruktur dan regulasi masih menjadi kendala utama.

Pembangunan pabrik pengolahan CPO di Aceh menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap provinsi lain. Jika industri hilir berkembang, maka Aceh tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga produsen produk jadi yang bernilai tinggi.

Dorongan dari berbagai pihak dapat mempercepat langkah Aceh dalam membangun industri hilir sawit. Dengan begitu, Aceh bisa lebih mandiri dalam mengelola potensi sumber daya alamnya.***