Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pembayaran klaim terkait dengan rafaksi minyak goreng. Pernyataan ini disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng pada hari Senin (25/03/2024). Luhut mengungkapkan urgensi menuntaskan permasalahan ini untuk mencegah kerugian pedagang, mengingat hasil audit BPKP menunjukkan tidak adanya isu yang berarti terkait klaim tersebut.

Dalam rapat tersebut, Luhut juga meminta konfirmasi dari Kejaksaan Agung mengenai aspek hukum kewajiban pembayaran utang pemerintah terkait rafaksi minyak goreng. Langkah ini diambil untuk menghindari potensi risiko hukum di masa mendatang. Luhut menjelaskan bahwa beberapa klaim tidak dapat diproses karena masalah dokumen yang tidak lengkap, namun ia menekankan pentingnya memberikan bimbingan kepada para pemohon untuk memastikan kelengkapan dokumen tersebut.

Para perwakilan dari lembaga terkait, seperti BPKP, BPDKS, Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Perindustrian, menyatakan dukungan mereka untuk menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo.

Luhut juga menyoroti dampak keterlambatan pembayaran terhadap nasib pedagang, menyatakan bahwa keterlambatan tersebut dapat menghambat modal dan aktivitas ekonomi mereka. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, menjelaskan bahwa jumlah klaim yang harus dibayarkan sesuai dengan perhitungan Sucofindo mencapai Rp 474,8 miliar, melibatkan berbagai pelaku usaha dari berbagai sektor.

Sumber : sawitindonesia.com