Jakarta - Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memberikan dukungan terhadap usulan untuk meningkatkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng merek Minyakita. Selain mengusulkan kenaikan HET, GIMNI juga menyuarakan agar domestic market obligation (DMO) dan pungutan ekspor ditangguhkan sementara.

Menurut Direktur GIMNI, Sahat Sinaga, saat ini harga bahan baku minyak goreng seperti tandan buah segar (TBS) dan crude palm oil (CPO) lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, menurutnya, kenaikan HET adalah langkah yang wajar. Sahat menyampaikan bahwa saat ini harga TBS telah meningkat dari Rp2.300 menjadi Rp2.500 per kilogram, dengan rata-rata harga CPO mencapai Rp12.300 per kilogram di Dumai atau Belawan tanpa PPN.

Selain memperjuangkan kenaikan HET, Sahat juga berharap agar pemerintah menghapus DMO 1:5 dan biaya ekspor untuk para eksportir minyak sawit. Menurutnya, skema tersebut tidak lagi relevan karena penjualan minyak sawit Indonesia ke luar negeri saat ini sedang menurun. Dia menambahkan bahwa penghapusan tersebut akan membantu mengurangi beban bagi pelaku usaha dalam memproduksi minyak goreng.

Selanjutnya, Sahat menyarankan agar pemerintah menugaskan perusahaan plat merah sebagai distributor minyak goreng untuk mencegah adanya spekulasi harga di pasar. Dia berpendapat bahwa penugasan ini akan memastikan harga minyak goreng di bawah harga komersial, serta menjaga agar distribusi tetap terjamin.

Meskipun Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah mengindikasikan rencana kenaikan HET Minyakita, hingga saat ini belum ada keputusan resmi. Menurut Zulkifli, kenaikan ini direncanakan akan dilakukan setelah Pemilu 2024. Sebelumnya, Minyakita telah diluncurkan pada Juli 2022 dengan tujuan menekan harga minyak goreng yang tinggi, namun sempat mengalami kelangkaan di pasar pada awal 2023.

Sumber : sawitindonesia.com