Medan, HAISAWIT – Industri perkebunan kelapa sawit memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, dengan perempuan sebagai salah satu pilar utamanya. Namun, berbagai tantangan dan isu negatif terkait hak-hak pekerja perempuan masih menjadi perhatian.

Untuk mengatasi hal ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengambil inisiatif mengadakan seminar bertajuk “Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit dalam rangka Pengarusutamaan Gender (PUG)” di Medan, Kamis (4/7/2024).

Dilihat laman resmi BPDPKS, Sabtu (6/7/2024), kegiatan ini merupakan bagian dari rencana kegiatan PUG Kementerian Keuangan Tahun 2024, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai perlindungan pekerja perempuan.

Seminar tersebut dihadiri sekitar 100 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit, instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serikat pekerja, dan media.

Seminar ini menghadirkan beberapa pembicara penting, antara lain Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, M. Ismael Parenus Sinaga, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Keuangan, Syaiful, yang memberikan keynote speech sekaligus membuka acara.

Narasumber lainnya termasuk Timbas Prasad Ginting, Ketua GAPKI Sumatera Utara; Rachel Pandia, Direktur PT Amal Tani; Prof. Ir. T. Sabrina, M.Agr.Sc., Ph.D, pengamat perlindungan pekerja perempuan; serta Asih Damayanti Sudarmo, Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan Pembelaan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Sesi diskusi dan seminar dimoderatori oleh Frisda Agriani Ambarita, Kepala Bidang PAPK, Kanwil DJPb Sumatera Utara, Kementerian Keuangan.

Dalam sambutannya, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS sekaligus Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS, Kabul Wijayanto, menekankan pentingnya kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan perlindungan pekerja perempuan.

“Melalui kegiatan seminar ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan perlindungan pekerja perempuan di perkebunan kelapa sawit,” kata Kabul.

Kabul juga menambahkan bahwa seminar ini merupakan media untuk mendorong kesepahaman, kemitraan sinergis, dan kolaborasi antar pelaku industri dalam memberdayakan perempuan.

Kepala Kanwil DJPb Sumatera Utara Kementerian Keuangan, Syaiful, menekankan bahwa pengarusutamaan gender bukan hanya soal kesetaraan numerik tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi setiap individu tanpa ada yang terpinggirkan.

“Pengarusutamaan gender bukanlah sekadar tentang kesetaraan numerik antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai posisi, namun lebih dari itu. Hal ini tentang menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi penuh dari setiap individu, tanpa ada yang terpinggirkan,” tegas Syaiful.

Syaiful juga menekankan pentingnya adopsi praktik terbaik dalam rekrutmen, promosi, dan pengembangan karir.

“Penting juga untuk mengadopsi praktik terbaik dalam rekruitmen, promosi, dan pengembangan karir. Sehingga kita harus memastikan bahwa proses seleksi tidak didasarkan pada stereotip gender, tetapi pada kompetensi, prestasi, dan potensi yang sebenarnya dimiliki oleh pekerja tersebut,” tambahnya.

Seminar ini diharapkan memberikan pengetahuan terkait prinsip-prinsip ketenagakerjaan internasional dan peraturan nasional tentang perlindungan pekerja perempuan sehingga bisa dikembangkan menjadi kebijakan dan kegiatan praktis untuk meningkatkan perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja.

Dengan adanya seminar ini, BPDPKS berharap dapat mendorong peningkatan kesetaraan dan perlindungan pekerja perempuan di perkebunan kelapa sawit, serta membangun industri yang lebih inklusif dan berkelanjutan.