Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perkebunan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Riau telah menyelesaikan pemutakhiran luas perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut.

Pemutakhiran ini dilakukan menanggapi laporan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit yang dinilai masih rendah dan tidak sepadan dengan kondisi lapangan.

Syanhrial Abdi Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau melalui Sekretaris Supriadi menjelaskan, pemutakhiran luas perkebunan ini diperlukan karena parameter yang digunakan untuk membagi DBH sawit adalah luas perkebunan dan volume produksi. Data yang digunakan pemerintah pusat untuk menghitung luas perkebunan kelapa sawit di Riau berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kami melakukan verifikasi ulang dan pembaruan data luasan perkebunan kelapa sawit bersama dinas perkebunan kabupaten/kota di Riau,” ujar Supriadi, dikutip dari Media Center Riau, Kamis (15/2/2024).

Supriadi mengatakan, data terkini menunjukkan bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau telah meningkat secara signifikan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan DBH sawit di Riau.

Namun saat ditanya apakah pemutakhiran data ini akan berdampak pada kenaikan DBH sawit tahun ini, Supriadi tak bisa menjawab. Berdasarkan informasi yang ada, kuota DBH kelapa sawit pada tahun 2024 telah ditetapkan.

“Informasi yang kami terima menyebutkan alokasi DBH tahun 2024 telah ditetapkan. Untuk tahun 2023, alokasi DBH sawit seluruh Indonesia sebesar Rp 3,4 triliun, sementara tahun 2024 sebesar Rp 3 triliun, jika tidak salah. Ini menunjukkan penurunan alokasi,” jelasnya.

Supriadi menjelaskan, hal ini disebabkan harga minyak sawit tahun ini turun dibandingkan tahun lalu. Harga minyak sawit relatif rendah sepanjang tahun, dan tidak ada lonjakan harga seperti tahun lalu.

“Pada tahun lalu, kita menyaksikan lonjakan harga CPO yang naik tinggi,” ujarnya.