Jakarta, HAISAWIT – Pemerintah terus mendorong hilirisasi industri kelapa sawit sebagai langkah strategis untuk meningkatkan stabilitas ekspor dan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Kebijakan ini sejalan dengan komitmen menciptakan keberlanjutan dalam pengelolaan komoditas strategis nasional tersebut.

Berdasarkan data hingga Oktober 2024, implementasi hilirisasi menunjukkan hasil positif. Produk turunan kelapa sawit mendominasi ekspor dengan peningkatan signifikan. Sementara itu, ekspor crude palm oil (CPO) cenderung menurun.

“Data sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 menunjukkan bahwa hilirisasi komoditas kelapa sawit telah berjalan dengan baik. Kalau kita lihat komposisi ekspor cpo crude palm oil ini mengikuti tren yang cenderung menurun. Kalau enggak salah saat ini berada di dalam kisaran angka 7 persen. Sementara produk-produk hilirnya telah mengalami peningkatan kurang lebih menjadi sekitar 65 persen,” ungkap Eddy Abdurrachman, Direktur Utama BPDPKS, seperti dilihat pada laman Kemenkeu, Selasa (26/11/2024), yang rilis pada, Kamis (21/11/2024).

Pemerintah mendukung upaya hilirisasi ini dengan berbagai regulasi strategis. Salah satunya adalah PMK Nomor 62 Tahun 2024 yang mengatur tarif pelayanan BLU BPDPKS. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga CPO di pasar internasional.

“Sebagai contoh berdampak pada harga cpo (crude palm oil) di pasar internasional yang cenderung lebih stabil. Hal ini memberikan kepastian biaya bagi eksportir sehingga akan dapat membantu menjaga daya saing harga cpo atau produk produk turunannya di pasar global,” beber Eddy.

Selain itu, hilirisasi memberikan manfaat langsung bagi petani kelapa sawit rakyat. Dari total 16,8 juta hektare lahan kelapa sawit nasional, sekitar 40-41 persen diolah oleh petani rakyat. Kebijakan pungutan ekspor yang diterapkan mampu menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS), sehingga petani mendapatkan harga yang lebih adil.

Eddy juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan asosiasi dalam mendukung keberhasilan program hilirisasi ini. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi kunci mencapai visi Indonesia Emas 2045.

“Kebersamaan dan sinergi terjalin antara pemerintah, pelaku usaha, eksportir, asosiasi, atau Perhimpunan Perkebunan Kelapa Sawit dan institusi terkait lainnya yang sangat berperan dalam pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara menuju Indonesia Emas tahun 2045,” tutup Eddy.

Langkah hilirisasi ini tidak hanya menjawab tantangan pasar global, tetapi juga memastikan industri kelapa sawit nasional terus berkontribusi sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia.***