Presiden Prabowo berfoto bersama Satuan Tugas (Satgas) Pembenahan Lahan dan Pembenahan Investasi usai rapat pembenahan lahan dan investasi kelapa sawit di Hambalang, Sabtu (25/01/2025), (Foto: Instagram Setkab)

Jakarta, HAISAWIT – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam melakukan reformasi tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk memastikan industri sawit berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam rapat terbatas yang digelar di Hambalang pada Jumat (31/01/2025), Presiden Prabowo membahas strategi penataan lahan perkebunan sawit. Fokus utama adalah penertiban dan pengelolaan sawit yang lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan nasional.

“Salah satu keputusan utama dalam rapat ini adalah langkah-langkah penertiban yang akan dilakukan oleh Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi,” ujar Teddy dalam pernyataannya di Instagram Setkab yang dikutip, Senin, (03/02/2025).

Satgas tersebut akan bertugas menertibkan perkebunan sawit yang bermasalah. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadiran negara sangat penting dalam menegakkan aturan terkait sumber daya alam.

“Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menegakkan aturan, dan kebijakan terkait sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan nasional dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat. Reformasi tata kelola sawit menjadi bagian dari upaya mewujudkan industri yang lebih berkelanjutan.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Presiden Prabowo akan turun langsung dalam pengawasan.

“Presiden Prabowo akan mengawasi langsung pelaksanaan penertiban perkebunan sawit ini sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya,” ungkapnya.

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan industri sawit yang lebih tertata. Keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama dalam reformasi ini.

Satgas yang telah dibentuk akan segera bergerak untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut. Evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak akan dilakukan guna memastikan implementasi berjalan sesuai rencana.

Pemerintah berharap dengan adanya reformasi ini, industri sawit Indonesia dapat lebih transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Semua pihak diharapkan ikut berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola sawit yang lebih baik.***