Pusham UNIMED dan ELSAM menggelar diskusi publik pelokalan prinsip Bisnis dan HAM di sektor sawit, Jumat (25/04/2025). (Foto: Doc. Unimed)

Medan, HAISAWIT – Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed) bersama ELSAM menggelar diskusi publik bertema pelokalan prinsip Bisnis dan HAM di lanskap perkebunan sawit Sumatera Utara. Kegiatan berlangsung di ruang sidang FIS Unimed, Jumat (25/04/2025).

Diskusi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, aparat, pegiat masyarakat sipil, hingga mahasiswa.

ELSAM menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian inisiatif mereka di Sumatera Utara.

Acara dibuka oleh Dekan FIS Unimed, Dr. Ratih Baiduri. Dalam pembukaan tersebut, ia menyambut kehadiran para narasumber dan peserta lintas sektor.

Salah satu narasumber, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut dan Kepri, Flora Nainggolan, menyampaikan pentingnya pelibatan sektor bisnis dalam menghormati hak asasi manusia.

“Bisnis harus menjadi aktor yang bertanggung jawab terhadap penghormatan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini harus menjadi komitmen bersama, bukan hanya slogan,” ujar Flora Nainggolan, dikutip Minggu (04/05/2025).

Diskusi juga menghadirkan Prihartini Simbolon dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (PBH-ARSU). Ia membahas kaitan antara pembangunan dan masyarakat adat.

“Pembangunan yang mengabaikan keberadaan masyarakat adat dan petani hanya akan memperparah ketidakadilan struktural. Kita butuh model bisnis yang lebih manusiawi dan berkelanjutan,” katanya.

Dari sisi akademik, Wina Khairina dari FISIP USU menyorot kondisi perempuan dalam sektor perkebunan sawit.

“Dalam lanskap perkebunan, perempuan seringkali menjadi pihak yang paling rentan. Kita harus membangun model keadilan sosial yang inklusif dan sensitif terhadap pengalaman perempuan,” ujarnya.

Sementara itu, Majda El Muhtaj dari Unimed mengangkat pentingnya pendekatan akademik dalam penguatan prinsip HAM.

”Keterlibatan perguruan tinggi dalam mengkaji dan mengkritisi praktik bisnis menjadi kunci untuk mendorong perubahan struktural yang lebih adil,” ucap Majda.

Selain sesi panel, acara ini juga menampilkan hasil dokumentasi foto terkait pemantauan isu HAM di wilayah perkebunan.

Diskusi turut mendiseminasikan laporan jurnalistik dari sejumlah provinsi yang mengangkat isu sawit dan keberlanjutan.

Kegiatan ditutup dengan pemberian cenderamata kepada narasumber serta seruan bersama memperkuat penerapan prinsip HAM di wilayah perkebunan sawit.***