Jakarta, HAISAWIT - Dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha kelapa sawit menjadi kunci utama. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni, saat menghadiri Sosialisasi dan Coaching Clinic Regulasi serta Pemenuhan HGU dan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) pada Kamis (18/07/2024) di Pullman Jakarta Hotel.

Menurut Raja Juli Antoni, kerja sama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha akan membawa kepastian hukum yang dapat meningkatkan produktivitas.

“Dengan kerja sama yang baik, kita berharap ada kepastian hukum yang akan menjamin Bapak/Ibu sekalian meningkatkan produktivitas. Sementara bagi pemerintah juga memiliki pendapatan yang lebih banyak dengan tujuan untuk kesejahteraan kita,” ujarnya kepada peserta Coaching Clinic, seperti dilihat pada laman resmi atrbpn, Minggu (21/07/2024).

Mengakui tantangan yang ada, Raja Juli Antoni tetap optimis bahwa melalui komitmen bersama, berbagai persoalan terkait produktivitas kelapa sawit dapat diatasi.

“Memang tidak mudah persoalannya. Dengan komitmen kita bersama, diharapkan bisa menguraikannya satu per satu. Saya mohon kita bisa berusaha menyelesaikannya dengan sebaik mungkin,” lanjutnya.

Komitmen untuk perbaikan tata kelola pemerintah yang lebih baik juga menjadi fokus Kementerian ATR/BPN.

“Kami memiliki keinginan untuk memperbaiki diri, memperbaiki tata kelola pemerintah yang lebih baik, transparan, akuntabel, melayani. Kita sama-sama bekerja memberikan kepastian hukum, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan bangsa,” ungkap Raja Juli Antoni.

Salah satu masalah yang menjadi perhatian adalah perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki data HGU.

“Terkait dengan adanya perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki data HGU, kita coba selesaikan dengan pola yang lebih cepat menyelesaikan HGU reguler yang memakan banyak waktu, misalkan nanti proses pengukurannya akan lebih cepat,” ujarnya.

Diketahui bahwa acara ini diinisiasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Selain Wamen ATR/Waka BPN, hadir pula Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Hasan Basri, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Herjon C.M. Panggabean, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, diharapkan industri kelapa sawit Indonesia dapat terus berkembang secara produktif dan berkelanjutan, membawa manfaat besar bagi masyarakat luas