(Foto: bkpm.go.id)

Jakarta, HAISAWIT – Kelapa sawit menjadi salah satu fokus utama dalam Kajian Dampak Hilirisasi Investasi Strategis Tahun 2024 yang dipaparkan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Acara tersebut digelar pada Senin, (23/12/2024), dengan tema “Hilirisasi Investasi Strategis: Ciptakan Nilai Tambah, Indonesia Maju”

Kajian ini menyoroti dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari hilirisasi komoditas strategis. Kelapa sawit disebut memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan menyumbang 0,23% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Heldy Satrya Putera, Sekretaris Kementerian Investasi/BKPM, menjelaskan bahwa pemanfaatan kelapa sawit di Indonesia telah mencapai tingkat optimal.

“Jadi (kelapa sawit) mulai dari utamanya, produknya sampai cangkangnya semua sudah dimanfaatkan di dalam negeri,” pungkasnya, seperti dilihat pada laman resmi BKPM, Kamis (26/12/2024).

Selain dampak ekonomi, kajian ini juga menekankan pentingnya aspek keberlanjutan. Kelapa sawit, yang sering menjadi sorotan negatif terkait isu lingkungan, ternyata dapat memberikan dampak positif jika dikelola dengan baik.

Ekonom Senior INDEF, Didik J. Rachbini, juga memberikan pandangan dalam acara tersebut. Menurutnya, ada lima aspek utama yang perlu diperhatikan untuk mendorong keberhasilan hilirisasi.

“Jurus-jurus ini penting untuk nantinya diimplementasikan secara konkret dalam berbagai hal,” ungkapnya.

Sebelumnya, Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis yang dirumuskan oleh BKPM memproyeksikan kebutuhan investasi hingga tahun 2040 sebesar USD51,4 miliar untuk sektor perkebunan, termasuk kelapa sawit.

Angka tersebut mencerminkan peluang besar bagi pengembangan sektor ini di masa depan.

Acara ini dihadiri oleh 150 peserta dari berbagai kementerian, lembaga, pelaku usaha, akademisi, hingga pemerintah daerah. Kehadiran mereka mencerminkan sinergi untuk memajukan hilirisasi kelapa sawit dan komoditas strategis lainnya.

Hilirisasi kelapa sawit tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga membuka peluang ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Diharapkan, langkah ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.***