Deputi Wakil Tetap RI II untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya, Nur Rachman Setyoko, pada pertemuan Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Senin (24/2/2025) di Jenewa, Swiss (Foto: Perwakilan Tetap RI Jenewa / via rri.co.id)

Jakarta, HAISAWIT - Indonesia meminta Uni Eropa (UE) menyesuaikan kebijakan terkait kelapa sawit agar selaras dengan ketetapan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini berkaitan dengan laporan akhir WTO yang menyoroti diskriminasi terhadap biofuel berbasis sawit asal Indonesia.

Dilihat laman rri.co.id, Kamis (27/02/2025), Badan Penyelesaian Sengketa WTO telah mengadopsi laporan yang menyatakan kebijakan perdagangan UE merugikan kelapa sawit Indonesia. Laporan itu menyebut UE menerapkan aturan yang tidak sejalan dengan prinsip perdagangan internasional.

Deputi Wakil Tetap RI II untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya, Nur Rachman Setyoko, menyatakan UE perlu menyesuaikan kebijakan sawitnya. "Merujuk rekomendasi Panel WTO, UE perlu menyesuaikan kebijakannya terkait komoditas kelapa sawit," kata Rachman.

Panel WTO menilai UE tidak melakukan peninjauan yang objektif terhadap data terkait dampak lingkungan kelapa sawit. Kebijakan UE dianggap tidak sesuai dengan prinsip transparansi dalam sistem perdagangan global.

Indonesia telah mengajukan klaim bahwa regulasi UE tidak sejalan dengan perjanjian WTO. Keputusan ini memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan sawit global.

Dalam laporan WTO, disebutkan bahwa kebijakan UE telah menghambat ekspor biofuel berbasis sawit dari Indonesia. Akibatnya, akses pasar produk sawit Indonesia ke Eropa menjadi terbatas.

Rachman menambahkan bahwa argumen UE terkait lingkungan tidak relevan dengan kebijakan yang diterapkan. "Kami menunjukkan alasan UE tentang perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan perlindungan moral tidak berkaitan dengan kebijakan tersebut," ujarnya.

Indonesia menegaskan kesiapannya untuk berdialog dengan UE guna mencari solusi atas sengketa ini. Pemerintah akan memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan aturan WTO.

Sejumlah negara seperti Rusia, Brazil, dan St. Vincent and Grenadines menyatakan dukungan terhadap posisi Indonesia dalam sengketa ini. Mereka menilai kebijakan UE menargetkan negara berkembang.

Indonesia menilai keputusan WTO dapat menjadi landasan untuk mendorong perubahan kebijakan UE. Hal ini juga diharapkan memberi dampak positif bagi perdagangan kelapa sawit global.

Menurut Rachman, pemantauan terhadap implementasi keputusan WTO akan dilakukan secara ketat. "Kami akan memantau implementasinya secara ketat dan mendorong kepatuhan secara cepat," ucapnya.

Sengketa dagang antara Indonesia dan UE ini menjadi salah satu isu utama dalam hubungan perdagangan kedua pihak. Keputusan WTO akan menjadi faktor penting dalam menentukan langkah kebijakan berikutnya.

Indonesia akan terus mengikuti perkembangan kebijakan UE terkait kelapa sawit. Pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan sektor kelapa sawit nasional.***