Mentan RI dan Mentan Turki menandatangani MoU kerja sama ekspor komoditas pertanian di Istana Bogor, Rabu (12/02/2025). (Foto: Kementan RI)

Jakarta, HAISAWIT - Pemerintah Indonesia dan Turki telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat kerja sama di sektor pertanian. Salah satu komoditas utama yang menjadi fokus dalam perjanjian ini adalah kelapa sawit.

Dilansir laman Kementan, Jumat (14/02/2025), penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Pertanian dan Kehutanan Republik Turki, İbrahim Yumaklı. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor produk pertanian Indonesia, termasuk kelapa sawit, ke Turki.

Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas unggulan yang masuk dalam daftar kerja sama ekspor antara kedua negara. Selain sawit, produk lain yang turut diperkuat dalam perjanjian ini mencakup kopi, karet, rempah-rempah, teh, dan buah tropis.

“Kerja sama ini membuka peluang besar bagi peningkatan ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Turki, seiring dengan meningkatnya permintaan pasar internasional terhadap produk-produk pertanian berkualitas dari Indonesia,” ujar Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam keterangan resminya.

Melalui perjanjian ini, kedua negara juga sepakat untuk mengembangkan teknologi pertanian, penelitian bersama, serta pertukaran informasi di bidang agribisnis. Kerja sama ini mencakup aspek produksi, pengolahan, dan distribusi untuk memperkuat daya saing di pasar global.

Turki merupakan salah satu mitra dagang strategis Indonesia di kawasan Eropa dan Asia Barat. Dengan adanya kesepakatan ini, akses pasar bagi kelapa sawit Indonesia diharapkan semakin terbuka dan kompetitif di tingkat internasional.

“Turki merupakan mitra strategis Indonesia di kawasan Eropa dan Asia Barat. Melalui kemitraan ini, kita berharap dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian Indonesia di pasar global,” tambah Andi Amran Sulaiman.

MoU ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua negara. Langkah ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memperluas pangsa pasar kelapa sawit di kancah internasional.***