Ilustrasi Ekspor Sawit. (Foto: gapki.id).

Jakarta, HAISAWIT – Data terbaru dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menunjukkan penerimaan pajak dari sektor sawit menjadi pendorong utama capaian positif penerimaan APBN di Sumatera Selatan. Hingga April 2025, realisasi penerimaan perpajakan di provinsi ini menembus angka Rp1,69 triliun.

Peningkatan tersebut setara 29,83% dari target APBN tahun ini. Lonjakan ini menjadi indikasi kuat penguatan pendapatan negara yang bersumber dari sektor perkebunan sawit di wilayah tersebut.

Dilansir dari laman IKPI, Selasa (03/06/2025), realisasi penerimaan perpajakan di Sumsel hingga April mencapai Rp1,69 triliun. Angka ini mencatat kenaikan 1,03% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Salah satu faktor utama adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari sektor perkebunan yang naik signifikan hingga 102,3%.

Sektor kepabeanan dan cukai juga menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga April, penerimaan dari bea dan cukai tercatat sebesar Rp206,60 miliar atau 80,05% dari target Rp258,09 miliar.

Kontribusi terbesar di sektor ini datang dari ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya. Volume ekspor sawit meningkat 25,86% seiring dengan kenaikan harga patokan ekspor, sehingga bea keluar melonjak hingga 620,44% dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain pajak dan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sumsel juga mencatat kinerja baik. Hingga April, realisasinya mencapai Rp899,61 miliar atau 37,40% dari target.

Sebagian besar PNBP berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) yang memberikan kontribusi sebesar Rp532,32 miliar. Sisanya dari pendapatan atas aset, piutang, dan lelang sebesar Rp367,29 miliar.

Dari sisi belanja negara, Sumatera Selatan merealisasikan anggaran sebesar Rp12,7 triliun atau 25,87% dari total pagu. Belanja ini didominasi pembayaran gaji, tunjangan ASN, THR, serta honorarium dan lembur.

Program sosial seperti ATENSI dari Kemensos dan bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah juga mengalami peningkatan penyaluran di Sumsel.

Kinerja Transfer ke Daerah (TKD) turut menguatkan belanja publik di daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan mencapai Rp2,51 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4,46 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Rp1,44 triliun.

Penyaluran Dana Desa tercatat tertinggi di enam kabupaten dengan total Rp1,03 triliun atau 41,56% dari pagu. Dana Insentif Daerah juga mencapai Rp4,51 miliar pada periode yang sama.

Data dari IKPI ini menggambarkan kinerja fiskal Sumatera Selatan pada awal 2025 menunjukkan tanda positif pemulihan ekonomi daerah. Sinergi kebijakan dan dukungan fiskal pusat menjadi faktor penguat capaian tersebut.***