Ilustasi Perkebunan Kelapa Sawit (Foto: aprobi.or.id)

Jakarta, Haisawit – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan kritik terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri, untuk menjaga perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Instruksi ini dinilai dapat berdampak buruk terhadap masyarakat serta lingkungan.

Presiden Prabowo sebelumnya menyebutkan bahwa kelapa sawit merupakan aset strategis yang harus dilindungi.

“Jadi para bupati, gubernur, tentara, polisi jagalah kebun kelapa sawit kita. Itu aset negara,” ujar Presiden dalam arahannya, seperti diberitakan sebelumnya.

Menurut WALHI, langkah melibatkan aparat keamanan untuk menjaga kebun sawit berpotensi memperparah konflik agraria yang selama ini sering terjadi. Mereka menyoroti risiko intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang bersinggungan dengan perusahaan sawit.

“Oleh karena itu tidak berlebihan jika kita menganggap instruksi ini akan melegitimasi pendekatan keamanan dalam pelaksanaan operasi produksi perusahaan sawit oleh aktor-aktor keamanan yang berpotensi akan membuat kasus-kasus intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat semakin bertambah,” kata Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, Dikutip Kamis (02/01/2025).

WALHI juga mempertanyakan dasar pernyataan Presiden yang menyebutkan bahwa pembukaan sawit tidak menyebabkan deforestasi. Organisasi lingkungan ini menyebutkan bahwa data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan sekitar 3,2 juta hektar hutan telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit ilegal.

“Ini menunjukkan bahwa pernyataan Presiden Prabowo tidak berdasarkan data dan fakta yang diterbitkan pemerintah sendiri,” tambah Uli Arta Siagian.

Di sisi lain, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kelapa sawit memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional dan memenuhi kebutuhan global. Dalam pandangannya, upaya menjaga kelapa sawit penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama sawit dunia.

Namun, industri kelapa sawit juga menghadapi tantangan global berupa isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Pemerintah menilai kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan menjaga kelapa sawit sebagai komoditas strategis, Indonesia dapat memastikan bahwa kontribusinya terhadap ekonomi nasional tetap signifikan, sembari meningkatkan praktik keberlanjutan di sektor ini.

Langkah Presiden untuk melibatkan seluruh elemen bangsa dalam menjaga aset strategis seperti kelapa sawit menunjukkan komitmen terhadap penguatan sektor ini. Dengan pendekatan yang tepat, kelapa sawit berpotensi menjadi pilar utama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.***