
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan paparan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Jakarta, HAISAWIT – Pemerintah berencana melakukan penyesuaian terhadap bea keluar ekspor crude palm oil (CPO). Kebijakan ini dinilai dapat mengurangi beban ekspor hingga 5 persen.
Kebijakan ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam forum Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Dalam pernyataannya, Sri Mulyani menyebut penyesuaian ini merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga daya saing industri kelapa sawit nasional.
"Bea keluar untuk CPO kita akan lakukan adjustment. Ini juga equivalent mengurangi beban hingga 5%," kata Menkau Sri Mulyani.
Ia menilai kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas penerimaan negara di tengah tantangan global, termasuk tekanan dari kebijakan perdagangan internasional.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa harga CPO menunjukkan tren positif dibandingkan komoditas lainnya.
“Sementara CPO justru membaik, ini membuat penerimaan negara juga membaik,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Pernyataan tersebut muncul di tengah isu tarif impor tinggi dari Amerika Serikat terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kebijakan tarif ini mempengaruhi ekspor sejumlah komoditas utama.
Kondisi tersebut menjadikan CPO sebagai salah satu tumpuan dalam menjaga neraca ekspor Indonesia. Pemerintah merespons dinamika global dengan kebijakan fiskal yang adaptif terhadap industri sawit.***